Sabtu, 05 Oktober 2013

Desa Siaga Swatantra Percepat Tanggulangi Kemiskinan

RBM Kabupaten Gianyar saat diterima Bupati Gianyar di Ruang kerjanya, (1/10).
RBM Kabupaten Gianyar saat diterima Bupati Gianyar di Ruang kerjanya, (1/10).

Mempercepat penanggulangan kemiskinan merupakan tugas semua komponen masyarakat, dan memerlukan strategi khusus sesuai karakter Kabupaten Gianyar. Guna mempercepat proses tersebut Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Ruang Belajar Masyarakat (RBM) atau Institut Paras – Paros akan melaksanakan Program Desa Siaga Swantantra. Hal tersebut diungkapkan Ketua RBM Kabupaten Gianyar, Pande Made Purwata saat diterima Bupati Gianyar di Ruang kerjanya, (1/10).
Lebih lanjut dikatakan, Program Desa Siaga Swatantra merupakan program percepatan pengentasan kemiskinan yang dirancang guna mendukung kebijakan Bupati Desa Siaga yang dicanangkan Bupati Agung Bharata. Program Siaga Desa Swantantra ingin membawa desa/kelurahan pada kondisi lebih siap, yaitu masyarakatnya memiliki kemampuan menemukan dan memecahkan permasalahannya sesuai potensi yang dimiliki. Sehingga percepatan pengentasan kemiskinan bisa optimal dan terpadu. Ketimpangan pelaksanaan pembangunan mengharuskan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebaliknya, sehingga pembangunan bisa selaras. “Maka prinsip Dari, Oleh, dan Untuk masyarakat bisa dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat sebagai dasar operasional pembangunan”. Tegas Purwata.
Dalam mewujudkan kondisi tersebut, pendekatan harus bertumpu pada kekuatan keberhasilan yang telah dicapai, serta merancang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Animo masyarakat semakin tinggi terlibat dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini terbukti dari partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam beberapa program pemberdayaan yang ada. Sejak kehadiran PNPM Mandiri tahun 2003, maupun Integrasi tahun 2011, dan PIK. Masyarakat sangat antusias terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dalam membangun desa/kelurahan. Sehingga hal tersebut menjadi modal kapital dalam melaksanakan program Siaga Desa Swatantra. Satu perencanaan satu penganggaran melalui PIK, BLM Desa. Apresiatif terhadap pola pendampingan sesuai sistem PNPM Mandiri. Kerjasama antar sektor, memberdayakan sosial kapital, dan swakelola masyarakat merupakan ciri khas Desa Siaga Swatantra.
Bupati Gianyar, A.A. Gde Agung Bharata sangat antusias dengan Program Desa Siaga Swatantra. Agung Bharata akan menyiapkan segala aturan yang bisa mendukung pelaksanaan program tersebut. Program Desa Siaga Swatantra merupakan keberlanjutan PNPM Mandiri Perdesaan serta penjabaran dari  Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa. Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Pembangunan  Terintegrasi  Daerah dan Perpres No. 70 Tentang pengadaan barang/jasa. Jika memungkinkan Agung Bharata akan menyiapkan beberapa perbub agar dalam pelaksanaann nanti, program tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku.  Bupati Agung Bharata juga menghimbau ketersediaan sumber daya manusia di desa agar lebih baik. Guna memaksimalkan pelaksanaan Swatantra atau swakelola nantinya. (Humas Gianyar)

Boediono Harap PNPM Mandiri Berlanjut Setelah 2014

Jakarta - detikfinance
http://images.detik.com/content/2012/03/27/4/boediono2-dalam.jpg
Wakil Presiden Boediono meminta pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tidak boleh diselewengkan. Program pengentasan kemiskinan ini diharapkan dilanjutkan meski Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir 2014.

"Prestasi PNPM ini jangan ada diperbolehkan penyelewengan kecil," kata Boediono dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2012).

Boediono menyebutkan ada dua hal yang menjadi kunci kesuksesan PNPM Mandiri yaitu dua hal yaitu parsitipasi aktif masyarakayt dan sistem transparan dan akuntabel.

"Saya kira ini adalah hal yang perlu dipelihar dan tentu akan menjadi kunci kewajiban dan kesuksesaan," tegasnya.

Boediono juga menyampaikan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada dirinya bahwa PNPM mandiri ini akan berlanjut sampai akhir pemerintahan dan berharap pemerintah yang akan datang dapat melanjutkan program.

"Ini hanya salah satu program untuk mengatasi kemiskinan tapi sangat berhasil karena desain sangat unik sekali," kata Boediono.

Hingga saat ini, pelaksaan PNPM mandiri dan perkotaan telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. PNMP Mandiri ini, lanjut Boediono, dapat terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi dan transparansi.
"Partisipasi masyarakat yang aktif ini yang tercermin dari berbagai kegiatan. Pertama, kegiatan itu dilakukan secara swakelola, diawasi masyarat dan dilaksanakan masyarakat. suatu perwujudan dari partisipasi yang nyata. Proses untuk memilih proyek yang mana, bentuknya apa. sebenarnya disitulah unsur demokrasinya," jelasnya.

Mantan Gubernur BI ini menjelaskan, PNPM Mandiri juga telah menumbuhkan kepercayaan diri di masyarakat karena masyarakat berani mengambil peran, berani menyampaikan pendapat, dan berani mengatasi. "Peran perempuan juga sangat penting, PNPM ternyata mendorong perempuan secara signifikan," ucapnya.

"PNPM mandiri ini program yang memiliki multi aspek. sekali kita lakukan, bisa berlipat-lipat manfaatnya," tambahnya.

Secara umum, Boediono menilai PNPM mandiri ini bisa menggerakan ekonomi rumah tangga dari kelompok-kelompok masyarakat. Ke depan, Boediono mengharapkan PNPM mandiri harus digulirkan dari simpan pinjam jadi nasabah bank.

"Digulirkan financial inclusion. memasukkan dalam sistem keuangna semua kelompok yang belum masuk. ini tema besar yang tidak hanya di indonesia. itu tema G20," ujarnya.

Inti dari PNPM Mandiri ini adalah program daerah karena yang mengetahui pelaksanaannya adalah Pemda setempat. "Saat ini diambil pusat. tapi ke depan nanti akan diambil daerah," kata Boediono.

Mendagri: Nasib PNPM di tangan pemerintah selanjutnya

Sindonews.com 


Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan, nasib Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan berada di tangan pemerintah setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berakhir 2014.

"Apakah 2015 PNPM masih diteruskan? Tergantung pada Presiden yang akan datang," ujar Gamawan dalam sambutannya di acara rapat kerja Nasional (Rakernas) PNPM Mandiri Perdesaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2013).

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengembangkan berbagai kegiatan pemberdayaan. Terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya, program yang dilaksanakan secara nasional pada Tahun Anggaran 2013 adalah PNPM Mandiri Perdesaan.

Program tersebut merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 1998/1999.

Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sesuai Perpres No 5/2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional. Salah satu agenda penting dari RPJMN tersebut adalah penanggulangan kemiskinan.

(izz)

Kementerian Dalam Negeri Kembali Gelar “Si Kompak Award”


Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesi, pada 2013 kembali menggelar “Si Kompak Award”.   Si Kompak Award merupakan bentuk prenghargaan dan apresiasi kepada pelaku pembangunan dan insan pemberdayaan masyarakatyang memiliki dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

“Si Kompak Award” atau Anugerah Pemberdayaan 2013, akan diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori: Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL), dan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD).

Penghargaan juga diberikan kepada para Pembina lembaga dan pelaku pemberdayaan tingkat kabupaten dan provinsi. Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kabupaten akan diberikan kepada Bupati, dan untuk Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat provinsi akan diterima oleh Gubernur.

Para pendamping/ fasilitator yang telah memberikan dedikasi dan kinerja terbaiknya yang dibuktikan dengan terpilihnya lembaga atau pelaku di daerah dampingannya sebagai lembaga atau pelaku terbaik nasional, pada kesempatan ini juga akan diberikan penghargaan.

Trophy “Si Kompak Award”
Anugerah bagi lembaga dan pelaku pemberdayaan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina PNPM Mandiri Perdesaan. Anugerah diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dihadiri oleh Bupati dan Gubernur lokasi PNPM Mandiri Perdesaan seluruh Indonesia, yang akan dilaksanakan di Jakarta pada akhir Maret 2013 ini.

Kasubdit Pembangunan Partisipatif Ditjen PMD, Beni Irwan, sewaktu rapat persiapan “Si KompakAward” mengatakan, Anugerah Si Kompak merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada lembaga dan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang punya dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya di daerah melalui PNPM Mandiri Perdesaan. 

Seperti diketahui, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri dengan wilayah kerja dan target sasarannya masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, dan kegiatan pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat di perdesaan.

Dalam Pelaksanaannya, seluruh anggota masyarakat didorong terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelestariannya. (hs/iec)

MITOS KELOMPOK

Sebuah cerita dari UPK Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka,

Istilah kelompok dalam kamus PNPM-MPd sudah tidak asing lagi. Familiar sekali perkataan: “UPK akan menyalurkan dana pada Kelompok ataupun pembinaan ke Kelompok”. Kelompok disini adalah sekumpulan orang yang bersepakat dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan dengan tujuan ingin meningkatkan usaha produktif dan perekonomian seluruh anggotanya beserta keluarganya. Tentunya di PNPM-MPd Kelompok tersebut terbagi kepada dua jenis yaitu Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Bermula pada tahun 2009, UPK Kecamatan Sindang mendapatkan amanah untuk mengelola Dana BLM yang diperuntukkan untuk SPP. Dana awal tersebut terserap sebesar Rp. 354.000.000. Sampai tahun 2012, UPK Sindang sudah melakukan perguliran sebanyak 8 kali dengan dana total yang digulirkan sebesar Rp. 2.612.000.000. Terdiri dari perguliran tahun 2011 sebesar Rp. 997.000.000 dengan 69 kelompok pemanfaat dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.615.000.000 dengan 98 kelompok pemanfaat. Eskalasi tersebut dapat dibilang membanggakan sekali dilihat dari usia UPK Kecamatan Sindang yang baru seumur jagung.
Meskipun demikian, tidaklah hal tersebut seiring sejalan dengan perkembangan kelompok. Setidaknya ketika saya sebagai Fasilitator Kecamatan masuk pada tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2012. Banyak sekali permasalahan terkait kelompok mulai dari kemacetan, pertengkaran dalam kelompok, penyelewengan oleh pengurus kelompok sampai permasalahan “Mitos Kelompok”. Walaupun begitu, apresiasi juga diberikan pada pengurus UPK Kecamatan Sindang, Kelembagaan (BKAD, BUPK, TV Perguliran) serta KPMD Pemberdayaan dalam pembinaan kelompok yang sinergis serta pencapaian perkembangan kelompok yang hampir 90% termasuk Kelompok Berkembang.
Ketertarikan saya kali ini tertuju pada Mitos Kelompok. Sebenarnya tidak ada dalam literatur PNPM-MPd terkait Mitos Kelompok ini. Istilah tersebut sengaja saya buat terkait hal-hal yang tidak termasuk kategori Permasalahan Kelompok sesuai PTO. Setidaknya menurut saya hal ini nyata ada di setiap kelompok.
Sebagai awal titik masuk saya dalam pembinaan kelompok adalah ketika verifikasi kelompok. Ketika diverifikasi oleh TV Perguliran, selalu tercetus “yang penting mah lancar pak” atau “urang mah tos ibu-ibu tong disuruh ngisian pembukuanlah lieur” bahkan “abdi mah isin ditempel spanduk kelompak ngaraos ngutang ka UPK”perkataan tersebut terlontar baik dari kelompok baru ataupun lama. Sontak hati terkejut sekaligus sedih kenapa sampai terlontar perkataan tersebut. Beranjak dari kejadian tersebut, evaluasi dan pembinaan kelompok kedepannya menjadi agenda yang serius dan perlu diluruskan.
Sebenarnya UPK Kecamatan Sindang dan Kelembagaan rutin membina kelompok sesuai pakem prosedur PTO dan SOP Kelompok, akan tetapi tidak serta merta membuat kelompok mengikuti aturan main tersebut. Menurut asumsi saya, pembinaan konvensional tersebut hanyalah menyentuh permukaannya saja, tetapi belum menyentuh dan mengubah pendirian alam bawah sadar kelompok. Hal ini terkait dengan setidaknya tiga (3) mitos tersebut.
Pertama, perkataan “yang penting mah lancar pak” perlu diluruskan kembali. Kita jangan terlena dengan perkataan tersebut. Bagi kelompok yang berpendapat demikian memang bagus, tetapi hanya bersifat jangka pendek saja. Sebab ini menyiratkan kelompok beserta anggotanya menuju penghalalan segala cara dan sekaligus mengajarkan tindakan yang tidak bertanggungjawab.
Menanggapi soal ini, cerita “Ayam mengerami telur” cocok untuk sampaikan; “Alkisah ada seekor ayam betina yang sedang mengerami telurnya, ternyata dari tiga telur tersebut dua diantaranya menjadi anak ayam, tetapi satu lainnya menjadi ular. Ternyata dua selalu dierami, tetapi yang satunya tidak bahkan dimakan oleh ular kecil. Anak ayam pasti mengikuti induknya, tetapi ular sebaliknya bisa mematuk atau bahkan memakannya”. Hal ini juga berkaitan erat dengan kondisi kelompok apabila pengurus kelompok tidak bisa mengatur, memahami permasalahan anggota bahkan membiarkannya maka lambat laun masalah pasti akan muncul dari anggota kelompoknya sendiri.
Kedua, perkataan “urang mah tos ibu-ibu tong disuruh ngisian pembukuanlah lieur” menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tindakan awal yang perlu dilakukan diantaranya pastikan jumlah dan usia kelompok tersebut. Kebanyakan kategori kelompok tersebut mempunyai anggota yang berusia sekitar 35 – 55 an. Tekankan bahwa pembukuan hanyalah berupa catatan-catatan yang sederhana dan tidak menyita waktu kelompok bahkan seperti halnya catatan pemasukan dan pengeluaran ibu-ibu sehari-hari. Selain itu, dipastikan juga yang menjadi bendahara dipilih berdasarkan usia yang lebih muda.
Cerita “Idola saya adalah Soekarno bukan Bapak saya” selalu disampaikan kepada kategori kelompok ini: “Bahwa idola saya dari dulu adalah Soekarno meskipun belum pernah bertatap muka, tetapi kita mengenalnya melalui catatan dan buku yang tersebar dan terdokumentasikan dengan baik. Apakah saya berdosa karena mengidolakan Soekarno bukan Bapak saya? Sebab tidak ada satupun catatan yang tersisa dan terdokumentasikan dari Bapak saya. Apakah saya bersalah?”
Ketiga, perkataan, “abdi mah isin ditempel spanduk kelompak ngaraos ngutang ka UPK” ini menyiratkan kurangnya kepercayaan diri kelompok bahkan menunjukkan ekspresi malu menjadi nasabah UPK. Usaha kelompok adakalanya maju ataupun mundur, tidak bisa diperkirakan. Bahkan seorang pengusaha besar sekalipun mengalami hal yang sama. Bandingkan saja pengusaha besar saja meminta suntikan dana aliasngutang sampai miliaran bahkan triliunan dan resikonya pun besar. Hal ini sama saja dengan kelompok sebagai pengusaha kecil, tidak harus malu atau kurang pede bila disebut sebagai nasabah UPK. Sebenarnya selama kelompok mempunyai usaha yang jelas dan menerapkan tanggung renteng tidak ada yang harus dikawatirkan. Itulah cerita “Pengusaha vs Kelompok” sebagai jawaban saya ketika berkunjung ke kelompok.
Gambaran besarnya, ada dua (2) poin yang harus mulai dibenahi oleh kita. Pertama, ubahlah gaya bahasa ketika melakukan pembinaan ke kelompok. Alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa persuasif (mengajak) bukan menyuruh serta menekankan AMBAK (“apa manfaatnya bagiku”) terlebih dahulu. Hal ini berdampak pada cara berpikir, menanamkan nilai-nilai baru sekaligus mengubahnya melalui tindakan yang nyata. Kedua, ubahlah pola ceramah atau penjelasan yang menjemukan dengan sebuah cerita kiasan. Mengingat kebanyakan kelompok merupakan warga desa yang hampir rata-rata tamatan SD/ SMP.

(Sumber : http://mhfadjar.wordpress.com)

Kelembagaan PNPM Mandiri Harus Berbadan Hukum


Metrotvnews.com, Jakarta: 
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, seluruh kelembagaan partisipasif masyarakat yang dibentuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri harus berbadan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Saya akan menerbitkan edaran kepada seluruh menteri yang mengelola PNPM mandiri di bawah kementeriannya agar tahun ini 2013, kelembagaan partisipatif masyarakat yang dibentuk dalam PNPM Mandiri berbadan hukum," kata Agung Laksono di Jakarta, Ahad (3/3).

Untuk itu, tambah Agung, kelompok kerja pengendali PNPM Mandiri sedang menyiapkan pilihan-pilihan kelembagaan yang dapat diambil oleh kelompok masyarakat, untuk menjadikan kelembagaannya menjadi suatu badan hukum.

Dengan demikian, terbuka kemungkinan untuk mengembangkan kemitraan dengan lembaga formal lainnya seperti perbankan, koperasi dan lain sebagainya.

Kelembagaan partisipatif ini harus kita pelihara dan jaga serta kita perkuat menjadi salah satu pilar kelembagaan yang menopang terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Sementara itu, pada acara Forum Komunikasi Unit Pengelola Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM mandiri pedesaan di Surakarta beberapa hari yang lalu Agung mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dibentuk di PNPM Mandiri harus mampu memberdayakan seluruh masyarakat miskin.

"Masyarakat kemudian diharapkan dapat dilatih dan diberdayakan sehingga mereka dinyatakan 'lulus' dari PNPM Mandiri," katanya.

Artinya lulus, kata Agung adalah mereka dinyatakan berdaya dan mandiri. 
(Antara/Agt)